Setengah Hati Membatasi Outsourcing

"Draf Peraturan Menakertrans membatasi jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing. Tapi ada pengecualian."

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menegaskan hanya pekerjaan tambahan yang bisa di-outsourcing. Sesuai dengan ketentuan, pekerjaan itu adalah ‘cleaning service’, keamanan, transportasi, katering, dan pekerjaan penunjang penambangan.

"Semua pelaksanaan outsourcing harus mengacu dan sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 (UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) yaitu bahwa yang boleh dilakukan outsourcing hanya pekerjaan tambahan bukan pekerjaan pokok sehingga pekerjaan inti tidak boleh dioutsourcingkan," katanya di Jakarta, Rabu (3/10).

Sistem kerja outsourcing telah lama ditolak para buruh karena sistem itu dinilai banyak merugikan buruh. Pasalnya tidak ada jaminan kerja serta upah yang memadai. Penolakan terhadap outsourcing dilakukan hampir dalam setiap aksi demonstrasi para buruh.

Namun Menakertrans mengatakan praktik outsourcing diakui oleh undang-undang meskipun dalam pelaksanaannya memang banyak terjadi penyimpangan antara lain dengan mengalihdayakan pekerjaan yang merupakan pekerjaan inti sehingga pelaksanaannya yang harus diawasi dengan ketat.

"Selain pekerjaan tambahan itu, secara pelan dan bertahap perusahaan harus menyesuaikan dengan undang-undang. Proses perantara yang melalui perusahaan pengerah tenaga kerja outsourcing ini harus dihentikan selain lima pekerjaan itu," kata Muhaimin.

Kepala daerah yaitu gubernur dan bupati atau walikota diminta untuk melakukan penertiban dan secara bertahap menghentikan pengerahan tenaga kerja di luar pekerjaan inti.

"Pada waktu yang akan datang kami akan atur lebih detail dengan Peraturan Menteri yang mengatur hubungan kerja langsung antara pemberi kerja atau perusahaan dengan para pekerja tanpa melalui perusahaan pengerah tenaga kerja," kata Muhaimin.

Menakertrans juga meminta gubernur dan bupati melakukan registrasi ulang perusahaan outsourcing untuk mendapatkan izin baru. Muhaimin berharap proses penertiban outsourcing itu tidak akan memakan waktu yang terlalu lama. Karenanya ia meminta serikat buruh bersabar dan tidak melakukan aksi yang akan merugikan perekonomian seperti aksi mogok kerja selama berhari-hari.

"Kita butuh masa transisi untuk meratakan aturan baru yang mengatur pelarangan outsourcing di luar pekerjaan utama itu. Mungkin harus butuh waktu kira-kira satu tahun, secepat-cepatnya bisa enam bulan sejak kita tetapkan, mungkin minggu ini baru kita tetapkan," kata Muhaimin.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar menyayangkan pernyataan Muhaimin yang dinilai menyesatkan. Soalnya, Muhaimin tak memberikan informasi yang utuh terkait pembatasan jenis pekerjaan outsourcing.

Dalam draf Peraturan Menakertrans tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, pemerintah memang berencana membatasi outsourcing hanya terhadap lima jenis pekerjaan seperti yang disebutkan Muhaimin. Hal itu diatur dalam Pasal 17 ayat (3).

Namun pada ayat selanjutnya di pasal yang sama, pemerintah dapat memberikan izin kepada kepada perusahaan outsourcing selain yang lima jenis itu. Pemberian izin itu mutlak di tangan pemerintah tanpa pertimbangan terlebih dulu dari serikat buruh. “Ini bisa menyebabkan outsourcing serampangan lagi,” kata Timboel kepada hukumonline lewat pesan pendek, Kamis (4/10).

Pernyataan Muhaimin lain yang dikritisi Timboel adalah soal pembatasan pemberian dan perpanjangan izin perusahaan outsourcing. Timboel yakin Kemnakertrans tak dapat berbuat banyak untuk membatasi pemberian dan perpanjangan izin perusahaan outsourcing karena terhalang otonomi daerah. Instansi ketenagakerjaan di daerah akan lebih patuh kepada kepala daerah ketimbang Kemnakertrans.

“Sebaiknya Cak Imin mengkaji lagi Draf yang baru tersebut sehingga benar-benar bisa membatasi outsourcing,” pungkas Timboel. (www.hukumonline.com)

(http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt506d6283ef29a/setengah-hati-membatasi-ioutsourcing-i)

TERUS CATER IKUT YANG MANA? MASAK IKUT PEKERJAAN TAMBAHAN! SEHINGGA BISA DI OUTSOURCHINGKAN  (ap2ml)

Demo Buruh

Demo Buruh Hari Ini

(Kompas.com)

Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berjalan menuju Istana Merdeka, Jakarta untuk berunjuk rasa, Kamis (12/7/2012). Mereka memprotes peraturan menteri tenaga kerja yang mengatur pekerja kontrak (outsourching). 

JAKARTA, KOMPAS.com - Para Buruh mengancam akan melakukan aksi mogok nasional pada 3 Oktober 2012 apabila tuntutan penghapusan sistem kerja outsourcing, menolak upah murah, dan pelaksanaan jaminan kesehatan tidak dikabulkan.

"Kami akan melakukan mogok bekerja yang Insya Allah akan kita lakukan pada tanggal 3 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2012, kalau tidak ada tanggapan dari pemerintah," kata Koordinator Aksi dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Baris Silitonga, saat aksi demo di kantor Kemenakertrans di Jakarta, Kamis (27/9/2012).

Menurut Baris, tuntutan menghapus sistem outsourcing yang selama ini diberlakukan, karena tidak sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, mereka tidak ingin ada lagi buruh yang bekerja dengan sistem outsourcing di sektor nonformal, formal, manufaktur ataupun non manufaktur.

"Sebenarnya, Menteri (Menakertrans Muhaimin Iskandar) sudah mengeluarkan moratorium mengenai outsourcing. Namun hal itu justru mengecewakan kami karena hanya melarang perusahaan outsourcing yang baru, sedangkan yang sudah lama dan menyalahi aturan tetap diperbolehkan," sesalnya.

Mengenai upah murah, Baris meminta Menakertrans untuk memberi upah yang layak sesuai dengan kehidupan sehari-hari para buruh. Selain itu, pemerintah juga dituntut memberlakukan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Menurut undang-undang, 1 Januari 2014 seluruh warga negara Indonesia berhak menerima jaminan kesehatan, bukan pada tahun 2019 seperti yang disampaikan Presiden dalam nota APBN pada 16 Agustus lalu," kata Baris.
Baris menyebut aksi buruh di depan kantor Kemenakertrans Kamis (27/9/2012) ini merupakan aksi pemanasan sebelum aksi mogok nasional yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2012. Rencananya sekitar 2,8 juta buruh dari seluruh Indonesia akan melakukan mogok jika tidak ada respon dari pemerintah.